Meski KPU menetapkan secara resmi bahwa kampanye Pemilu 2009 (dengan pengerahan massa) baru dilaksanakan pada bulan Maret, namun “obral” citra telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Salah satu yang semarak adalah bermunculannya iklan partai. Retorika politik seakan leluasa diterapkan oleh partai kontestan melalui media tersebut.
Perang citra mulai ditabuh genderangnya. Ada yang menganggapnya “curi-curi start” kampanye. Ada pula menganggap hal itu wajar selama batas-batas tidak dilanggar. Selain itu, melihat kondisi yang ada, masa kampaye Pemilu 2009 tergolong yang terpanjang. Inilah keragaman opini sebagai “efek samping” pemunculan iklan partai.
Masa Lalu dan Masa Depan
Salah satu partai besar yang berhasil menngusung dan mendudukkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada puncak tampuk kepemimpinan dalam Pemilu 2004, mengutarakan klaim prestasi dalam iklan partainya. SBY yang menjadi figur sentral partai itu, dianggap telah memecahkan masalah ekonomi paling sensitif di negeri ini, yaitu harga bahan bakar minyak (BBM). SBY dianggap telah berhasil menurunkan harga BBM sebanyak tiga kali selama masa pemerintahannya. Itulah modal awal partai ini melancarkan persusasi.
Tapi, ada pertanyaan muncul, apakah itu benar-benar murni sebuah kebijakan domestik SBY? Bisa ya, bisa juga tidak. Jawaban “ya” karena melihat posisi SBY sebagai presiden negeri ini yang mempunyai kendali atas kebijakan-kebijakan domestik. Sementara jawaban “tidak”, berhubungan dengan isu dan kondisi fluktuasi perekonomian global.
Fluktuasi harga minyak dunia nampaknya menjadi kendaraan yang efektif. Sebagai penentu kebijakan tentunya hal itu menjadi pertimbangan penting, di samping motif-motif politik kebijakan tersebut pada akhirnya memicu munculnya kata “jangan-jangan” dari sejumlah pengamat. Jadi kalaupun SBY mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga minyak, hal itu sudah seyogyanya dilakukan. Toh publik juga telah memperoleh akses yang mudah menyangkut fluktuasi harga minyak dunia.
Pada tanggal 24 Mei 2008, kenaikan harga BBM terjadi di negeri ini. Demonstrasi mahasiswa merebak untuk mengecam kebijakan tersebut. Muncul kekhawatiran publik hal itu akan memicu efek domino pada harga-harga kebutuhan pokok lain. Lantas, pemerintah “berdalih” dengan bertameng fluktuasi harga minyak dunia dan pengalihan (atau minimalisasi) subsidi BBM untuk pendidikan.
Itulah sebabnya salah satu survei membuktikan bahwa menaikkan harga BBM menjadi kebijakan Presiden SBY yang paling tidak memihak publik, alias tidak populis. Tentunya masih ada kebijakan-kebijakan di sektor lain yang juga kurang memuaskan publik. Pertanyaannya: apakah klaim-klaim prestasi masih perlu berlanjut, mengingat perekonomian global punya pengaruh besar pada kebijakan-kebijakan yang ada?
Klaim semacam itu tidak hanya dilancarkan partai yang dimotori SBY, ada partai lain dengan manuver serupa. Dengan mencitrakan anggota-anggota partainya yang duduk di parlemen, bahkan salah satunya menjadi ketua, partai tersebut melontarkan isu APBN yang menjadi wewenang legislatif. Apalagi dalam Pemilu 2004 partai ini muncul sebagai pemenang.
Ekskalasi prosentase jumlah anggaran pendidikan dan isu swasembada beras digembungkan menjadi wacana persuasif yang penting. Sekali lagi, pencapaian-pencapaian itu terjadi di masa lalu, disaat aparat partai itu masih aktif di lembaga formal kenegaraan (baca: DPR). Namun, apakah figur-figur merupakan yang (atau paling) representatif perannya dalam lembaga yang dimaksud? Bukankah lembaga publik semacam DPR bukan dikooptasi beberapa kepala saja, melainkan ada banyak kepala dari fraksi yang jamak? Atau bahkan, sudahkah aspirasi publik diakomodir secara komprehensif dan menjadi motor penggerak utama?
Jangan-jangan hanya sebagian saja atau dipilih prestasi-prestasi yang sekiranya punya efek nilai lebih bagi citra partai. Sementara masalah-masalah lainnya tak pernah disentuh, khususnya yang anggota partainya tidak punya prestasi di dalamnya. Selain itu, kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi apakah pernah ditengok untuk kemudian diwacanakan sebagai isu internal partai, bahkan publik?
Tidak sekedar mengambil dua contoh partai di atas, banyak pula partai yang coba mengekploitasi prestasi-prestasi “masa lalu” untuk kemudian diwacanakan sebagai stimulus publik. Isu-isu yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat (seperti harga BBM, pendidikan, masalah pangan, dan kebutuhan pokok lainnya) masih dianggap sexy oleh partai-partai peserta Pemilu 2009. Jika suatu partai tidak punya prestasi yang riil pada isu-isu itu karena tidak memiliki anggota yang menjadi figur representatif dalam lembaga pemerintahan, maka yang menjadi amunisi adalah janji “masa depan” yang lebih baik. Sekali lagi, isu-isu vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat tetap mengemuka.
Dengan klaim jasa dan prestasi, setidaknya, partai-partai akan terjebak dua kutub waktu, yaitu “masa lalu” dan “masa depan”. Menilik fungsinya, klaim jasa itu justru akan menjadi janji sebuah partai juga pada akhirnya. Dengan mewacanakan prestasi “masa lalu” ke hadapan publik, minimal prestasi itu musti terulang di “masa depan”. Di sini, antara “masa lalu” dan “masa depan” saling berjalin-kelindan dan bisa disebut sebagai konsekuensi logis.
Mengingat pemilu adalah suatu media, bukan tujuan, untuk mendudukkan seorang pemimpin bangsa dan wakil rakyat, klaim-klaim itu bisa menjadi bumerang bagi partai yang bersangkutan. Terutama jika prestasi-prestasi itu tidak terulang di periode selanjutnya saat anggota partai kembali menduduki jabatan-jabatan penting (puncak) dalam hirarki formal lembaga kenegaraan. Dengan demikian, suatu prestasi “masa lalu” bisa jadi tidak relevan di “masa depan”.
Tulisan ini tidak ditujukan untuk mendiskreditkan partai-partai kontestan Pemilu 2009. Namun, selayaknya klaim itu ditempatkan sesuai porsinya, khususnya sebagai media pembelajaran tentang kearifan berpolitik. Agaknya tidak perlu mencampur-adukkan antara kondisi politik-ekonomi global dan nasional yang fluktuatif, atau prestasi secara kelembagaan formal, dengan prestasi yang benar-benar murni dari individu elemen partai. Jika demikian, kepada siapa layaknya publik berterimakasih?
Mempermainkan harapan publik memang bukan sesuatu yang bijak. Apalagi yang menyangkut ranah-ranah vital dan sensitif bagi publik. Hati rakyat Indonesia bagai mentari, betapapun langit makin mendung, sinarnya tetap ingin menyentuh bumi, demikian kata Kipandjikusmin dalam cerpen kontroversialnya: Langit Makin Mendung. Publik tak butuh iklan, tapi perbaikan nasib di masa depan.
Surabaya, 10 Pebruari 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar